
Pringsewu, Legislatif.online — Di jalan-jalan berlubang yang menanti sentuhan aspal, di sekolah-sekolah reyot yang menunggu perbaikan, rakyat menatap getir. Sementara itu, di balik meja rapat berpendingin udara, para wakil rakyat justru sibuk berpergian dalam rangka perjalanan dinas.

Sepanjang tahun 2025, Rp 14,3 miliar uang rakyat menguap untuk kegiatan perjalanan dinas DPRD Pringsewu. Angka fantastis itu seolah menjadi simbol betapa jauhnya jarak antara gedung dewan dan realitas rakyat di luar sana.
Rinciannya membuat mata terbelalak:
Di atas kertas, semua tampak rapi dan sah. Tapi di lapangan, rakyat hanya bisa mengelus dada.

Pemerhati Anggaran Lampung, Junaidi, menyebut angka itu sebagai tamparan moral bagi nurani publik.
Ia menegaskan, dana tersebut bukan milik pribadi para pejabat, melainkan hasil keringat petani, pedagang kecil, dan buruh yang setiap hari berjuang demi sesuap nasi.
Namun, di balik istilah manis seperti peningkatan kapasitas dan penyerapan aspirasi masyarakat, publik justru mencium aroma pemborosan.
Di warung kopi, obrolan rakyat berubah getir. Mereka bertanya lirih, apakah perjalanan dinas itu benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau sekadar wisata berlabel tugas negara?
Sementara di ruang rapat, mungkin sudah disusun agenda berikutnya — rapat evaluasi, studi banding, atau perjalanan dinas selanjutnya.
Rp 14,3 miliar telah meluncur dari kas daerah, meninggalkan jejak tanda tangan dan laporan kegiatan dan di antara jalan berlubang serta sekolah yang nyaris roboh, satu pertanyaan menggema di udara Pringsewu:
“Untuk siapa sebenarnya para wakil rakyat itu bekerja?” tanya Junaidi.

Tidak ada komentar